Keterangan: "Audiensi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI"
Berita IKP Rabu, 14 Agustus 2019 Dibaca 170 Kali
Audiensi, Kementerian LHK Ajak Bupati Indah Berkolaborasi

Luwu Utara, -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (LHK) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara melakukan Audiensi di Aula La Galigo, Rabu (14/8).

Erna Rosdiana selaku Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial menuturkan pihaknya datang dengan anggota yang besar melakukan komunikasi dengan jajaran OPD khususnya dengan para camat hingga tingkat desa.

"Tujuan utama kami adalah mengajak bupati/jajaran berkolaborasi demi mensejahterakan rakyat khususnya di pinggiran desa. Bersama Kemendes tentunya yang juga hadir hari ini, mari kita lakukan kegiatan di desa-desa bagaimana masyarakat bisa meningkatkan kapasitasnya dalam kawasan hutan," kata Erna.

Pada sektor kehutanan dalam hal ini Kementerian LHK menerbitkan Permen LHK no.83/2016 tentang Perhutanan Sosial sejak kabinet kerja dengan semangat baru percepatan.

"Perhutanan sosial masuk dalam ekonomi pemerataan yang merupakan Program Strategis Nasional, terdiri dari tiga pilar yakni lahan, kesempatan usaha, dan keterkaitan dengan kapasitas SDM. Dalam hal ini LHK sangat bertanggungjawab bagaimana legalitas lahan dan memberikan ijin dalam bentuk skema salah satunya hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan hutan kemitraan. Ke-5 legalitas ini bisa ditempuh dan apabila nanti di desa ada yang sudah legal, berbagai program bisa masuk untuk menggunakan lahannya demi kesejahteraan," terang Erna.

Sebagai orang nomor satu di Luwu Utara, Indah Putri Indriani mendukung penuh dan mengapresiasi atas langkah jemput bola yang ditempuh Kementerian LHK bersama Kementerian Desa.

"Kami Pemda bersama masyarakat mengapresiasi atas pilihan kepada Kabupaten Luwu Utara untuk melaksanakan program perhutanan sosial. Seperti diketahui ada 80.000 lahan potensial yang tersebar di 12 kecamatan dan 36 desa," ucap Bupati Indah.

Ia berharap program ini dapat segera diimplementasikan dalam kurun waktu paling lambat 22 hari ke depan.

"Mengingat bahwa persoalan legalitas atau lahan yang dikuasai secara esistim oleh masyarakat kita yang bermukim di kawasan hutan menjadi penting untuk segera kita wujudkan dan InsyaAllah dengan seluruh OPD yang ada di Luwu Utara akan berkolaborasi dalam rangka mendorong kesempatan usaha dan peningkatan SDM," harap IDP. (Rn)