Luwu Utara — Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani kembali menjadi pembicara di tingkat nasional.

Kali ini, Indah bersama Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini dan tiga kepala daerah di Indonesia mengisi webinar “Discusshe” bertajuk “Memaksimalkan Program Bantuan Sosial untuk Gerakan Ekonomi di Masa Pandemi” yang digelar Tempo Media Group, Rabu (21/4).

“Pada hakekatnya program bansos baik itu BST, kemudian peningkatan nilai PKH, BPNT, maupun bantuan UMKM melalui BPUMKM ini adalah upaya untuk memastikan konsumsi rumah tangga kita tetap terjaga. Pada triwulan pertama pandemi 2020 itu relatif masih terjaga tapi begitu memasuki triwulan kedua, terjadi konstraksi yang sangat tajam terhadap perekonomian kita khususnya di konsumsi rumah tangga,” kata Indah mengawali pemaparannya.

Hadirnya BST tersebut, lanjut Indah, memberikan sumbangsih konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian agar tetap terjaga.

“Namun, PR kita adalah memastikan apakah bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Kalau PKH sumber datanya jelas yakni DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), namun untuk BST ini di awal, tiba-tiba masyarakat menerima melalui rekening masing-masing.
Tapi tadi Mensos RI, Ibu Risma kita dengar hari ini akan konferensi pers terkait “New DTKS”, kita berharap apapun itu balutannya/namanya, terjadi verifikasi data. Sebab tujuan pemerintah memberikan stimulan belanja kepada rumah tanggabetul-betul bisa berdampak pada stimulus fiskal bukan hanya di pusat tapi juga di daerah,” papar Mantan Dosen Universitas Indonesia ini.

Indah berharap, Pemda dapat diberikan waktu yang cukup untuk melakukan verivali (verifikasi dan validasi) data.

“Sekali lagi, saya kira kita bisa melakukan koreksi data DTKS secara besar-besaran merujuk pada data Bank Indonesia bahwa terbukti di triwulan keempat terkoreksi lebih dalam konsumsi rumah tangga padahal triwulan kedua itu adalah puncak pandemi dimana pendapatan masyarakat menurun karena tidak bisa beraktifitas tapi nilai bantuan lebih besar. Ini membuktikan bahwa penerima bantuan itu perlu kita verifikasi. Sebenarnya pemerintah berharap bisa diberikan waktu yang cukup untuk melakukan verivali DTKS guna memastikan bantuan tepat sasaran,” harap Indah.

Indah juga menyatakan, bansos sangat membantu masyarakat utamanya yang terdampak langsung COVID-19.

Sementara itu, di awal, Mensos RI menyatakan pemerintah memberikan BST untuk mengatasi dampak dari COVID-19.

“Namun hanya kita berikan hingga April tahun ini mengingat saat ini diperkirakan kasus sudah melandai dengan adanya program vaksinasi. Ke depan kami juga akan melakukan program-program pemberdayaan yang bisa diikuti oleh pemerintah daerah agar mempercepat masyarakat keluar dari kemiskinan. Tentu untuk hal ini sangat diperlukan verifikasi dan validasi data,” singkat Risma. (Rn)