Masamba, --- Seringkali penyandang disabilitas terabaikan dalam lingkungan masyarakat dan pembangunan daerah. Namun tidak halnya di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintah setempat menaruh perhatian terhadap para penyandang disabilitas di daerah itu, dengan tetap melibatkan dalam proses pembangunan.

"Penyandang disabilitas juga ikut serta dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya pada musrenbang anak yang dilaksanakan beberapa waktu lalu," ucap Kasubid Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Bappeda Luwu Utara, Bulan Masagena, Rabu (5/4).

Tak hanya itu, Pemkab Luwu Utara juga menyediakan sejumlah kebijakan dan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, yang berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015, sebanyak 2516 orang.

Kebijakan tersebut antara lain menyediakan jaminan hidup bagi penyandang cacat berat serta akan menggalakkan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK).

Kadis Sosial Luwu Utara, Besse A Pabeangi, menuturkan, UPSK bertujuan meningkatkan pelayanan melalui konsultasi pemeriksaan kesehatan bagi penyandang disabilitas serta untuk melakukan deteksi dini dan rujukan.

"Agar penerima manfaat dapat menerima pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan derajat kecacatannya," kata dia.

Selain itu, dia menambahkan, UPSK juga berperan dalam pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas yang belum pernah mendapatkan pelayanan.

UPSK sendiri merupakan Tim kerja yang terdiri dari unsur paramedis, pekerja sosial masyarakat, psikolog, instruktur keterampilan dasar dan konsultan kecacatan.
(ikp)